Batang – teraspanturanews.com Pemerintah Kabupaten Batang terus menunjukkan komitmennya dalam memajukan dunia pendidikan tanpa tebang pilih. Langkah nyata ini ditegaskan oleh Ketua DPRD Kabupaten Batang Suudi, yang menyatakan bahwa program seragam gratis untuk siswa baru tingkat SD dan SMP merupakan bukti konkret dari kepedulian serta keperpihakan pemerintah daerah terhadap masa depan generasi muda.
Suudi menjelaskan, bahwa kebijakan ini lahir dari keselarasan visi antara pihak legislatif dan eksekutif demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Kita pemerintah daerah ya, antara DPRD dengan Bupati. Itu kan wujud kepedulian terhadap dunia pendidikan. Heeh, ya salah satunya dalam wujud kepedulian itu kita memfasilitasi seragam,” katanya saat ditemui di DPRD Batang, Kabupaten Batang, Rabu (1/7/2026).
Menariknya, kebijakan ini tidak hanya menyasar sekolah-sekolah plat merah. Ketua DPRD menegaskan bahwa seluruh anak-anak di Kabupaten Batang, apa pun status sekolahnya, berhak mendapatkan perhatian yang setara dari pemerintah.
“Yang harapannya seragam ini tidak hanya di sekolah-sekolah negeri saja, tetapi sampai pada sekolah-sekolah yang swasta. Karena bagaimanapun, mereka yang ada di swasta itu juga anak-anak bangsa, anak-anak masyarakat Kabupaten Batang ya, yang punya hak yang sama dengan yang ada di sekolah negeri,” jelasnya.
Tidak berhenti di sekolah umum, program fasilitasi seragam ini juga menjangkau sekolah-sekolah berbasis keagamaan di bawah naungan madrasah. Suudi menambahkan bahwa keadilan sosial dalam pendidikan harus dirasakan secara merata, baik di tingkat dasar maupun menengah.
“Lalu sekolah di madrasah, sekolah di, baik Madrasah Ibtidaiyah maupun Madrasah Tsanawiyah, ya mereka punya hak untuk mendapatkan apa namanya, pelayanan yang sama oleh Pemerintah Kabupaten Batang. Kita support itu,” tegasnya.
Ketika ditegaskan mengenai konsep keadilan yang menyeluruh dalam program ini, Suudi membenarkan bahwa prinsip utama dari kebijakan seragam gratis satu stel merah putih dan biru putih ini adalah kesetaraan mutlak. Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh siswa baru mendapatkan hak yang sama rata.
“Dengan adanya program ini, diharapkan tidak ada lagi jarak sosial atau perbedaan fasilitas yang mencolok antara sekolah bentukan pemerintah dan lembaga swasta. Sehingga tidak ada apa namanya, dikotomi antara swasta dan negeri,” pungkasnya.
(AS Saeful Husna TP)
